Blog

Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2020

Uncategorized

Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2020

Dalam waktu beberapa jam lagi, kita semua akan mengakhiri tahun 2020. Yang mana kita tau, banyak seklai hal-hal yang terjadi di tahun 2020 ini, disamping banyak perubahan yang cukup signifikan yang mulai dirasakan sejak Indonesia mulai dicanangkan untuk memasuki era Disrupsi di segala bidang. Tidak hanya disrupsi terhadap sektor-sektor perekonomian terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, tetapi juga lompatan-lompatan di bidang industry dan technologi terkait dengan era Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0 yang terjadi akibat lahirnya internet of things (IoTs).

Dalam upaya mengejar peningkatan ranking EODB dan menyelaraskan dengan ritme kerja baru yang merupakan dampak dari Revolusi Industri 4.0 tersebut, mau tidak mau harus dilakukan banyak sekali perombakan besar-besaran disegala sektor. Berbagai Rancangan Undang-Undang yang sebagian sudah disahkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya, telah menciptakan disrupsi besar-besaran di bidang hukum dan pemerintahan. Semua itu baik yang telah diundangkan serta di tetapkan dan/atau disahkan oleh masing-masing pihak yang terkait, baik itu Presiden, Menteri, Gubernur, Kepala Daerah dan lain sebagainya.

Berdasarkan rangkuman Tim Pusat Data Hukumonline terdapat 37 peraturan yang disahkan di tahun 2019 namun baru berlaku pada tahun 2020. Seluruhnya merupakan daftar peraturan yang masuk koleksi Pusat Data Hukumonline.

Rincian peraturan- peraturan tersebut antara lain, Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga/Badan dengan total 29 peraturan dari berbagai sektor. Kemudian, 4 Surat Edaran, 2 Keputusan Menteri, 1 Peraturan Direktorat Jenderal dan 1 UU.

Jika dilihat dari tanggal berlakunya, maka untuk peraturan yang mulai berlaku pada bulan Januari sebanyak 24 peraturan. Sedangkan yang berlaku pada Maret sebanyak 1 peraturan, berlaku April 3 peraturan, berlaku pada Juni sebanyak 5 peraturan, berlaku Juli 2020 sebanyak 2 peraturan dan yang berlaku pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 peraturan.

Jika dilihat dari jumlahnya, peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan adalah yang terbanyak yakni mencapai 10 peraturan. Kemudian berturut-turut, Kementerian Keuangan sebanyak 6 peraturan, lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerbitkan lima peraturan. (sumber www.hukumonline.com).

Wow! Banyak juga ya… berarti selama kita tidur, hampir setiap hari sudah di undangkan regulasi baru. Pantas saja saat ini sering disebut-sebut bahwa kita sedang menghadap era hyper regulasi. Belum paham satu aturan, sudah terbit aturan yang baru. Semangaaaattt!

Naaahhh…. Dari banyaknya peraturan-peraturan baru tersebut, di sini saya mencoba untuk merangkum beberapa peraturan di 2019 apa saja yang baru saja terbit di tahun ini, dan terkait langsung dengan pekerjaan Notaris dan PPAT, yang diundangkan atau ditetapkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan akhir Desember 2020.

  1. Terkait dengan Transaksi Elektronik
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2020 ini, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpu 1/2020 yang mengamanatkan pengenaan PPN pada kegiatan PMSE.
  • Terkait dengan Pertanahan, Pemukiman dan Perumahan
    • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  • Terkait dengan Bentuk Usaha, Badan Usaha
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berimplikasi pada perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
  • Terkait dengan Perijinan Berusaha Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
  • Terkait dengan Notaris
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
  • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan  Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020.
  • Terkait dengan Perbankan, Pasar Modal dan Jasa Keuangan
  • Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentangPenempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
  • POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
  • POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. POJK ini merupakan perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.
  • POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  • POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020.
  • Peraturan OJK  Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 2 Juni 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020.
  • Surat Edaran OJK Nomor.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 9 Maret 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahan Perusahaan Terbuka pada tanggal 20 April 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 20 April 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada tanggal 20 April 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada tanggal 10 Juni 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada tanggal 14 Maret 2020.
  • Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada tanggal 18 Juni 2020.
  • Terkait dengan Ekonomi Kreatif

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!