Blog

GISELLE JADI TERSANGKA VIDEO PORNO

cover-artikel
By : Zuhana Anibuddin Zuhro

GISELLE JADI TERSANGKA VIDEO PORNO

Pada November tahun 2020 lalu, kita dihebohkan dengan viralnya video syur seorang publik figur berinisial GS di Indonesia. Video berdurasi 19 detik ini sempat heboh di berbagai medsos, bahkan sampai menjadi trending topik di twitter selama beberapa hari. Pada saat itu, pelaku perempuan belum berkomentar apa-apa terkait adanya video tersebut. Sementara itu, menjelang penghujung tahun 2020, Indonesia dihebohkan lagi dengan ditetapkannya GS sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ini menjadi salah satu berita yang ramai dan hot diperbincangkan di akhir tahun. Tentu ya, tak luput dari pro dan kontra yang tidak bisa lepas dari itu.

Nah, jadi bingung kan, kenapa GS ditetapkan sebagai tersangka? Bukankah dia sebagai korban nih? Untuk penjelasan lengkapnya, IDLC telah melakukan wawancara khusus terkait kasus tersebut dengan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. ahli pidana dari Universitas Indonesia. Yuk simak penjelasan beliau terkait kasus ini 🙂

Dakam hal ini, Ibu Eva mengapreisasi keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian. Menurutnya, polisi dan penyidik mulai menggunakan angel yang berbeda dalam menyikapi kakus ini. Polisi dan penyidik dianggap cukup cerdas karena tidak lagi mengalami kegagalan dalam hal mengungkapkan tindak pidana kasus pornografi. Kenapa demikian? Karena selama ini, setiap muncul kasus serupa, kita disibukkan dengan pertanyaan, siapa yg menyebarluaskan? Selain itu juga seringkali terjerat dengan pandangan pornografi dan UU ITE. Kita bahkan lupa bahwa punya UU Pornografi sendiri, dan ini tentu di luar konteks UU ITE. Jika bicara soal UU ITE, maka yang dimaksud adalah soal penyebarluasan konten pornografi dan konten asusila seperti tertera dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

“Pembentukan UU pornografi waktu itu sangat ramai dan heboh banget . Dulu direncanakan berjudul RUU Pornografi dan pornoaksi. Sekarang tidak menyebut pornoaksi, tapi pornografi saja. Karena ada isu kedaerahan, budaya dan adat masih agak debatable,” jelas Eva.

Memandang masalah ini, jika yang dibicarakan hanya soal pengembangan pornografi saja merupakan perluasan dari pasal 282 KUHP. Hal ini sebenarnya sudah ada di KUHP. Lahirnya didasari untuk melindungi anak di bawah umur dari konten pornografi. Karena siatuasinya waktu itu, banyak video porno, vcd porno serta banyak konten porno lainnya. Namun akhirnya, konteksnya perlindungan anak ini diperluas lagi isunya. Karena segala konten pornografi itu adalah sesuatu yang tidak benar.

Akhirnya penyelesaian kasus ini menggunakan Pasal 4 dalam UU Pornografi. UU tersebut mengatur orang yang memproduksi atau membuat konten juga bisa dikenakan delik. . Seperti kasus ariel dulu. Nah, ini yang diberlakukan pada kasus yang sekarang.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Namun, apabila hal tersebut kita tanyakan kepada pakar teknik perundangan, penjelasan dalam pasal tersebut bukan termasuk norma. Penyidik, jaksa atau hakim tidak terikat pada konteks norma dalam penjelasan. Ia berhak dijadikan rujukan, tapi hakim punya kebebasan untuk memutuskannya. Makanya, ketika kemudian pasal 4 tidak terikatdengan penjelasan, maka orang yang membuat atau pelaku bisa diancam dengan pasal ini. Selanjutnya tinggal berdiskusi, apakah video itu dibuat untuk kepentingan pribadi atau tidak.

Untuk pasal 4 ayat 2 , ada pemberatan untuk pelaku ketika bicara soal jasa pornografi. Yang menguatkan pandangan dan berdiri sendiri itu ada pada ayat 2 itu. Nah dari sini perlu kita pahami, bahwa pembentukan UU sifatnya detail sekali.  Bahkan sudah dipikirkan, ketika orang-orang belum  memikirnan untuk menyebarkan saja sudah dianggap salah. Jadi kalau sudah membuat, pembentuk UU, itu perdebatannya bahka sampai, bagaimana bila konten tersebut jatuh di tangan yang salah dan dipersalahgunakan. Selalu ada risiko yang dipikirkan, ketika membuat UU.

Untuk kasus GS, ini juga nantinya akan diberatkan oleh Pasal 8 UU Pornografi. Yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Nah ancaman untuk delik ini sangat luar biasa lho. Ada ancaman pidana penjara selama 10 tahun. Untuk hal ini, ancamannya lebih tinggi dari si pembuat video.

“Kita sudah punya UU pornografi, semua yang terlibat bisa dipidana. Kita nggak tau ya, apakah nanti ada pertimbangan seperti misalnya melakukan karena ada paksaan, dan sebagainya.  Tapi itu di luar konteks ini. Sepanjang bisa menghindari partisipasi dalam konten pornografi. Cabul dan pornografi itu kan relatif. Nggak ada ukuran pastinya. tidak bisa diukur dari penampilan. Biasanya banyak kasus seperti ini yang dilihat hanya dari sisi UU ITEnya saja, namun UU Pornografinya dilupakan. Ini lebih menekankan pada segi moral dan edukasi,” telas Eva.

Bicara tentang kasus seorang GS, tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Apalagi, rumornya, video syur tersebut dibuat ketika dia belum bercerai. Ketika masih menjadi istri sah GD. Nah, ketika menyikapi ini, apakah hal tersebut bisa dijerat dengan konteks perzinahan dalam perkawinan?

Menurut Eva, sebenarnya bisa saja dijerat dengan konteks tersebut. Dalam Pasal 284, yang mengatur tentang perzinahan dalam KUHP. Namun hal tersebut tidak seperti perzinahan dalam pandangan umum. Ada persyaratan, bahwa yang berzina adalah yang telah terikat perkawinan. Dan ketentuannya, dalam pasal tersebut, ketika kemudian proses terhadap perkara perzinahan dilakukan, maka sudah ada putusan hakim yang menyatakan perceraian atas hubungan itu.

Filosofi perzinahan dalam KUHP adalah penghianatan atas janji suci pernikahan. Karena sudah melanggar janji suci pernikahan, maka harus bercerai dulu untuk kemudian bisa diproses. Jadi misal mau diadukan sekarang tidak bisa. Karena memang delik aduan lebih pada perlindungan bukan hanya masalah sexuality, tapi juga moralitas. Jadi kita serahkan kepada pasangan si pelaku tersebut.

Selain maraknya hastagh tentang viralnya, video tersebut, juga muncul hastagh dengan menyebut anak dari GS, sebut saja GM. Netizen beramai-ramai menulis di sosmed pribadi mengenai pendapatnya tentang nasib dari anak si pelaku. Hal ini tentu berhubungan dengan hak asuh anak. Setelah bercerai dari GD, hak asuh otomatis ada pada GS, hal ini dikarenakan masih di bawah umur. Namun ketika muncul kasus seperti ini, bagaimanakah kedepannya? Apakah dengan kejadian ini, hak asuh atas ibunya bisa dicabut?

Menurut Eva, ini tentu menjadi hal yang menarik untuk diulas, karena kalau bicara pidana tambahan, bisa melakukan pencabutan hak-hak tertentu. Pidana pokok bisa berupa hukuman, kurungan, denda, dll. Dalam hal ini, pidana tambahan harus ada relasinya dengan tindak pidana yang dilakukan. Misal KDRT, kekerasan terhadap anak. kemudian diproses, maka hakim wajib mencabut hak asuh itu. Pidana tambahan ini merupakan kewenangan dari Hakim, mau memutuskan itu atau tidak.

Masalah ini tentu mencakup morality dalam konteks pornografi. Ada satu perilaku yang tidak baik yang diperlihatkan, meskipun ada relasi atau tidak kepada anak. Walaupun kemudian hakim hanya menjatuhhkan pada pelanggaran pornografi, pasal 34 yang kaitannya dengan pasal tadi dan dia masih memiliki kewajiban untuk mengasuh anak, dalam kasus ini tidak mungkin si pelaku melakukan kewajibannya mengasuh anak. Seharusnya memang orang sekitarnya, misalnya bapaknya, bisa memohon kepada hakim perdata, untuk memberikan hak asuhnya.

“Tapi saya tidak berani mengatakan, bahwa hakim harus mencabut hak perwalian ibu dalam konteks dimana ibu yang pegang hak perwalian berdasarkan putusan hakim perceraian. Tapi itu bisa diyakinkan, KUHP memberikan kemungkinan itu. Barangkali statusnya atas tindak pidana yg dilakukan, bisa mempengaruhi pertumbuhan anak di masa depan. Hakim diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkannya. Selain itu, tanpa kehadiran fisik tidak mungkin melakukan kewajiban untuk mengasuh anak,” tegas Eva.

Dalam hal ini, si bapak bisa secara aktif untuk memohonkan hak asuh kepada. Jika dilihat dari sisi misalnya dia masih berhubungan baik dengan mantan istrinya, sehingga berpendapat bahwa, tidak akan memohonkan itu, namun menyerahkan segala keputusannya pada hakim saja. Bagaimana jika seperti itu?

Menurut Eva, hal tersebut bisa saja terjadi. Justru biasanya si ibu yang punya inisiatif untuk menyerahkannya. Bahkan jaksa bisa menuntut kepada hakim tanpa diminta. Saat ini kita punya satu filososfoi peradilan pidana yang berbasis restoratif. Tujuannya adalah memberikan kemanfaatan kepada semua pihak, baik pelaku maupun korban. Untuk penyelesaian sebaik baiknya. Jadi bisa saja hakim atas inisiatifnya jaksa melalui penuntutan melaui restoratif. Atau bahkan dalam tahap awal ini bisa saja polisi sebagai penyidiknya yang mulai mempertimbangakan terkait hak asuh anak.

Kasus video syur GS ini jika dianalogikan seperti minum obat, tentu ada efek sampingnya. Tidak bisa kita melihat kasus ini hanya berdiri sendiri. Harus dilihat dari berbagai angel. Satu kasus ternyata meliputi banyak aspek. Tergantung sudut pandang kita. Sebagai pelaku, sebagai penyebaran, sebagai model dan siapa saja yang terdampak dalam kasus ini.

Wah, ternyata detail dan lengkap sekali ya penjelasannya. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan dan belajar bersama, agar ke depan kita selalu waspada dan penuh pertimbangan ketika hendak melakukan dan memutuskan sesuatu. Semoga bermanfaat 🙂

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping