Blog

Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2021 Yang Terkait Dengan Notaris/PPAT

new_02
Uncategorized

Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2021 Yang Terkait Dengan Notaris/PPAT

Wah gak terasa banget nih guys tahun 2021 udah mau berakhir, beberapa jam lagi kita udah mau masuk ke tahun 2022. Sepanjang tahun 2021 banyak banget loh hal-hal yang terjadi di tahun ini, termasuk juga peraturan-peraturan yang baru diterbitkan di tahun iniiii.
Di era Disrupsi yang dirasakan dalam semua bidang termasuk juga bidang hukum yang mau tidak mau tentunya agar tidak tertinggal harus mengejar, belajar hal baru, dan membiasakan diri untuk terus berkarya dan bekerja secara modern dengan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0
Dalam upaya mengejar hal tersebut, kita harus bisa menyelaraskan dengan ritme kerja baru yang merupakan dampak dari Revolusi Industri 4.0, lagi-lagi mau tidak mau kita juga harus melakukan banyak sekali perombakan besar-besaran disegala sektor. Berbagai Rancangan Undang-Undang yang sebagian sudah disahkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya, telah menciptakan disrupsi besar-besaran di bidang hukum dan pemerintahan. Semua itu baik yang telah diundangkan serta di tetapkan dan/atau disahkan oleh masing-masing pihak yang terkait, baik itu Presiden, Menteri, Gubernur, Kepala Daerah dan lain sebagainya.
 
Naaahhh…. Dari banyaknya peraturan-peraturan baru tersebut, di sini Minda mencoba untuk merangkum beberapa peraturan di 2021 apa saja yang baru saja terbit di tahun ini, dan terkait langsung dengan pekerjaan Notaris dan PPAT, yang diundangkan atau ditetapkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan akhir Desember 2021.
 
 
1.      Terkait dengan Transaksi Elektronik
·         Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos,
Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
·         Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat
·         Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
 
 
2.      Terkait dengan Pertanahan, Pemukiman dan Perumahan
·         Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021
·         Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
·         Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
·        Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum
 
 
3.      Terkait dengan Bentuk Usaha dan Badan Usaha
·         Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
·         Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
·         Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
·         Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
·         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 
 
4.      Terkait dengan Perijinan Berusaha
 
BKPM telah menerbitkan tiga Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
·         Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
·         Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
·         Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 
5.       Terkait dengan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
·         Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perkeretaapian
·         Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
·         Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
·         Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah utk Pembangunan Kepentingan Umum
·         Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
·         Peraturan Presiden 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
·         Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
·         Peraturan Pemerintah 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Persetujuan Bangunan Gedung
·         Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
·         Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
·         Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
·         Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
·         Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
·         PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
·         Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
·         Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
·         Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
·         Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian
·         Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, danf atau Hak Atas Tanah
·         Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
·         Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
·         Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
·         Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
·         Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2}ll tentang Keimigrasian
·         Peraturan Presiden 9 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
·         Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, danf atau Hak Atas Tanah
·         Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
·         Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
·         Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
·         Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
·         Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
·         Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
·         Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
·         Peraturan Presiden 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
·         Peraturan Presiden 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
·         Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
·         Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2}ll tentang Keimigrasian
·         Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
·         Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas
·         Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
·         Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja
·         Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
·         Peraturan Presiden 9 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
·         Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
·         Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2}ll tentang Keimigrasian
·         Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
·         Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
·         Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
·         Peraturan Presiden 10 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
·         Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
·         PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
·         PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
·         Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
·         Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
·         Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
·         Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
·         Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
·         Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
·         Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
·         Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
 
 
 
6.      Terkait dengan Notaris
·         Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
·         Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
 
 
7.      Terkait dengan Perbankan, Pasar Modal dan Jasa Keuangan
·         POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
·         POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
·         POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
·         OJK NO. 1/POJK.04/2021 tentang KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK
·        
OJK NO. 10/POJK.05/2021
tentang PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
·         OJK NO. 11/POJK.02/2021 tentang PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
·         OJK NO. 12/POJK.03/2021 tentang BANK UMUM
·         OJK NO. 13/POJK.03/2021 tentang PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM
·         OJK NO. 14/POJK.03/2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN
·        
OJK NO. 15/POJK.03/2021
tentang RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
·         OJK NO. 16/POJK.04/2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
·         OJK NO. 17/POJK.03/2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
·         OJK NO. 18/POJK.03/2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
·        
OJK NO. 19 /POJK.05/2021
tentang PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
·         OJK NO. 2/POJK.03/2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
·         OJK NO. 20 /POJK.04/2021 tentang PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK
·         OJK NO. 3/POJK.04/2021 tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL
·         OJK NO. 4/POJK.05/2021 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
·         OJK NO. 5/POJK.04/2021 tentang AHLI SYARIAH PASAR MODAL
·         OJK NO. 6/POJK.04/2021 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK
·        
OJK NO. 7/POJK.04/2021
tentang KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
·         OJK NO. 8/POJK.04/2021 tentang WARAN TERSTRUKTUR
·         OJK NO. 9/POJK.05/2021 tentang PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
 
 
8.      Terkait dengan Ekonomi Kreatif
·         Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
·         Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
·         Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
·         Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonimi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Leave your thought here

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!