Blog

Belajar Hukum Dari Kisah “LAYANGAN PUTUS”

cover-putus
Uncategorized

Belajar Hukum Dari Kisah “LAYANGAN PUTUS”

“Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana lho di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia. Pakai rekening yang aku sendiri gak tau lho kamu punya, Mas.”

“Ooo gak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse seharga 5 M.”

“Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia, It’s my dream. Not her! My dream, Mas!”

Baru-baru ini kita lagi dibuat resah dan gregetan terus nih sama yang namanya Lydia Danira. Kisah Layangan Putus yang sebelumnya udah pernah Minda bahas juga di tahun 2019, sekarang kembali diangkat lagi menjadi sebuah serial yang berhasil membuat geram para penontonnya. Kisah yang diambil dari kisah nyata ini bener-bener menyayat hati dan bisa bikin banjir air mata.

Secara garis besar serial itu menceritakan tentang kehidupan rumah tangga seorang Ayah, Ibu, dan keempat anak laki-laki mereka guys. Awalnya nih, kehidupan rumah tangga mereka ini baik-baik aja, berjalan lancar serta bahagia. Tapi tiba-tiba badai datang melanda dengan hadirnya seorang perempuan bernama Lydia Danira di kehidupan mereka, dan saat itu juga bahtera rumah tangga mereka mulai hancur.

Hal tersebut bermula ketika sang suami menghilang tanpa kabar selama 12 hari. Malangnya, si suami menghilang ternyata pergi ke Cappadocia sama permpuan lain, yang sebenernya tempat itu justru impian sang istri pertama guys.

“Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia, It’s my dream. Not her! My dream, Mas!”

Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata suami dan perempuan ini menikah dan honeymoon pas mereka di Cappadoscia tanpa persetujuan istri pertama.

Nah terus gimana nih guys menyikapi permasalahan ini dari sisi hukum?

Kalo diliat secara garis bersar ceritanya nih guys, kita bisa menyimpulkan bahwa sang suami melakukan poligami. Namun, secara normative, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Namun, dalam Pasal 4 UU Perkawinan, Pengadilan dapat member izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi tertentu. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapa tcacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi suami untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari satu orang, adalah sebagai berikut :

a.    adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b.    adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c.    adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam hal ini, ada catatan khusus guys, persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan jika mereka tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan).

*Dan masih banyak lagi pasal-pasal lainnya ya guys.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternative sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam hal ini, kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi.

Tapi yang Minda tau, kejadian kaya cerita Layang Putus yang terjadi di masyarakat, akhirnya sering kejadian dengan pernikawan bawah tangan karena prosedurnya yang mudah. Pernikahan siri memang sah secara hukum islam, namun tidak punya kekuatan yang sah di mata hukum karena tidak dicatatkan. Jadi, gak ada hubungan hukum antara istri dan suami, terus juga anak yang lahir menjadi berstatus anak luar kawin. Ank luar kawin tadi jadinya gak bisa menuntut warisan dari ayahnya guys. Karena dia tidak bisa membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya, dia hanya mewaris kalau diakui sebagai anak sah oleh sang ayah.

Permasalahan kisah Layangan Putus tersebut, tidak dijelaskan dalam cerita tentang pelaksanaan perkawinan suami dengan istri kedua melalui pernikahan yang sah atau bawah tangan. Tapi, bisa dipastikan kalo sesuai sama hukum yang berlaku, bisa dianggak gak sah dan berlaku perkawinannya dikarenakan suami tidak meminta izin pada istri pertama terkait niatnya tersebut.

Sebenernya, suami yang berpoligami itu dapat tercatat pada dua kartu keluarga gak sih guys?

Kalau yang Minda bca di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Penduduk WNI dan WNA yang punya izin Tinggal Tetap hanya boleh terdaftar dalam 1 (satu) KK. Itu artinya, seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK.

Jadi kesimpulannya, apabila seorang laku-laki berpoligami, hanya bisa dicatat di 1 KK aja. Untuk istrinya yang lain di KK lainnya tercatat sebagai kelapa keluarga, tapi dikasih keterangan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berpoligami tersebut.

Leave your thought here

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!