Blog

Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Cover-Layangan-Putus-Part-II.jpg-test
Uncategorized

Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

“Ooo gak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse seharga 5 M.”

5 M? yakin itu uangnya Aris semua buat beliin Lydia Penthouse? Dan bisa dianggap sebagai 100% milik Lydia nantinya?

Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsipnya perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami guys. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Nah sesuai dengan UU Perkawinan, poligami diperbolehkan sepanjang berlaku adil dan mendapatkan persetujuan istri pertama yang didaftarkan ke pengadilan. Tapiii, banyak juga nih yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama dan tidak didaftarkan ke pengadilan. Ya contohnya kaya Kisah Layangan Putus ini guys.

Kalo kita liat pada Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan harus seizin pengadilan. Berikut Bunyi lengkap Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan:

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Nah tapi gimana nih guys kalo istri pertama gak setuju? Atau kayak kisah Layangan Putus yang ternyata Kinan gak tau kalo Aris dan Lydia ini ternyata sudah menikah?

Salah satu persyaratan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kita bisa liat juga nih pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Keluarga huruf f berbunyi:

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentuan dalam perjanjian perkawinan.

2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.

Kemudian, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.

c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah ¼ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.

Untuk perkawinan poligami keterkaitannya dengan harta bersama diatur juga secara khusus di dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Aturan khusus tersebut berkenaan dengan 2 (dua) pokok persoalan, yaitu:

a. Harta bersama seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dengan maksimal empat orang kedudukannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

b. Pemilikan harta bersama sebagaimana tersebut terhitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan kedua dan seterusnya sampai dengan keempat.

Bahwa yang dimaksud terpisah dan berdiri sendiri yaitu harta bersama dengan istri pertama harus ditetapkan tersendiri dan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh diganggu harta istri pertama tersebut, demikian pula jika suami menikah lagi (poligami) dengan istri ketiga, maka harta suami istri pertama dan kedua harus pula ditetapkan. Begitu juga bila suami tersebut mau menikah lagi (poligami) dengan istri keempat, maka harta bersama istri pertama, kedua, dan ketiga harus ditetapkan juga.

Dengan adanya ketentuan diatas, jelas bahwa kedudukan harta bersama dalam perkara izin poligami menjadi semakin jelas, bahwa harta istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak (istri) yang dirugikan dalam masalah harta bersama.

Leave your thought here

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!