dwangsom (Bld)

uang paksa; suatu jumlah uang yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Uang paksa(dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1970)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasar atas Pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran ”uang paksa” (dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR. Masalah besarnya jumlah uang paksa adalah wewenang Judex Facti, yang hal ini mengenai penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh sebab keberatan itu tidak mengenai pelaksanaan hukum atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Masalah “uang paksa” tidak hanya diatur dalam Pasal 606 “a” Rv. tetapi dapat pula ditemukan dalam pasal 2213 HIR. (Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Sip/1958, tanggal 26 Maret 1958)

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!