perbuatan melawan hukum (Lihat melawan hukum)

tindakan yang dilakukan subjek hukum secara melawan hukum.

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah. Karena dalam perkara ini tidak tebukti bahwa tergugat I, yang merupakan suatu badan pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh penggugat (i.c melakukan penangkapan yang tidak berdasar hukum) gugatan terhadap tergugat I harus ditolak. (Putusan Mahkamah Agung No.729 K/Sip/1975, tenggal 29-11-1976)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Perbuatan Menteri dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuat surat keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan keputusan pengadilan, di mana orang tersebut tidak turut menjadi pihak dan belum mempunyai kekuatan pasti adalah perbuatan melanggar hukum. Surat keputusan tersebut adalah batal demi hukum. (Putusan Mahkamah Agung No.1080 K/Sip/1973, tanggal 20 Oktober 1976) 

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Karena pembatalan SIP oleh tergugat II (Kepala KUP) dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh PP No. 49 tahun 1963, tidaklah terbukti bahwa tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. (Putusan Mahkama Agung No.1477 K/Sip/1975, tanggal 9 November 1976)

 

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!