pihak ketiga

seseorang di luar para pihak utama (pihak kesatu dan kedua) dalam suatu perjanjian, perkara, atau transaksi, tetapi biasanya sedikit banyak dapat tersangkut di dalamnya

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Eksekusi Putusan Perdata hanya dapat dilaksanakan terhadap “pihak ketiga” (orang yang bukan para pihak dalam gugatan perdata tersebut), sepanjang bilamana pihak ketiga ini secara nyata dapat dibuktikan sebagai “orang yang memperoleh hak” dari barang yang akan dieksekusi berdasar Putusan Perkara Perdata tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 85 K/Sip/1956, tanggal 11 April 1956)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga di luar para pihak yang bersengketa, setelah putusan hakim tersebut telah selesai dilakukan eksekusi, menurut praktik Hukum Acara Perdata, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”. Pihak ketiga tersebut seharusnya mengajukan suatu gugatan dan bukan mengajukan bantahan atau perlawanan pihak ketiga. (Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/Sip/1975, tanggal 2 Februari 1980) 

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Pihak Ketiga merasa dirugikan oleh Putusan Hakim Pertama yang merampas untuk negara barang bukti berupa barang-barang yang dinilai sebagai milik terdakwa. Padahal barang-barang tersebut diakui oleh Pihak Ketiga sebagai miliknya; bukan milik Terdakwa/Terhukum. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga, bukan “Bantahan” melainkan mengajukan “Gugatan Perdata” berdasar: Pasal 16 (3) UU Darurat No.7 Tahun 1955 jo. Pasal 35 (3) UU No. 3/Tahun 1971 jo. Pasal 195 (3) HIR. (Putusan Mahkamah Agung No. 3602 K/Pdt/1998, tanggal 23 Agustus 2000) 

Kaidah Hukum Yurisprudensi: “Pihak Ketiga” yang beriktikad baik yang berkeberatan atas Putusan Hakim Pidana yang merampas untuk negara barang bukti berupa tanah yang menurutnya adalah milik pihak ketiga tersebut dan bukan milik terdakwa dalam kasus korupsi, maka “pihak ketiga” Ini dapat mengajukan “Surat Keberatan” kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana tersebut, dalam bentuk “Surat gugatan perdata” dan bukan dalam bentuk “Bantahan atau perlawanan (derden verzet), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumuman Putusan Hakim Pidana tersebut (vide Pasal 35 ayat (1) (2) (3) UU No. 3 Tahun 1971. (Putusan Mahkamah Agung No. 3404 K/Pdt/1999, tanggal 28 November 2000)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: “Istri kedua” dari Tergugat adalah tidak tepat dijadikan sebagai “pihak ketiga” dalam gugat perdata, tanpa ada lawannya. Seharusnya “Istri kedua” tersebut ditempatkan sebagai pihak Tergugat II di samping suaminya sebagai Tergugat I, karena suami-istri ini masih berdiam bersama dan secara bersama-sama menguasai harta sengketa tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.175 K/Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976)

Kaidah Hukum Yurisprudensi: Judex Facti (Majelis Pengadilan Tinggi) dinilai salah menerapkan Hukum Acara Perdata karena secara jabatan, Hakim Pengadilan Tinggi telah menempatkan “pihak ketiga” sebagai pihak Tergugat Asal ke II. Hal ini bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, yang menentukan bahwa hanya “pihak Penggugat” saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya. Hakim tidak berwenang tentang hal ini. (Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971).

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!