Artist

Apakah Legitime Portie itu?
.
Menurut pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.
.
Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #belajarhukum #hukumitumudah #hukumpraktis #law #educationlaw #legitimeportie #hakmutlak #wasiat #ahliwaris #hukumwaris ...

“Dalam pendirian startup, selain wajib mengerti tentang produk, bisnis model, dan mekanisme pendanaan, pengetahuan tentang hukum juga tidak kalah pentingnya. Penentuan bentuk badan usaha, pembagian saham, literasi kontrak sampai dengan pendaftaran HKI menjadi kunci kesuksesan dalam memanage resiko hukum di masa depan.” ~Irma Devita.
.
.
.
#idlc #idlcid #idlcstory #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #seputarhukum #hukumitumudah #hukumpraktis #belajarhukum #law #educationlaw #startup #drakorstartup #startupdrama #startupkdrama #startupindonesia ...

Bagaimana bila hukum waris menggunakan sistem waris Barat?
.
Bila mengunakan sistem waris Barat (KUHPerdata), para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
.
“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”
.
Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata:
.
“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala…”
.
Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #seputarhukun #hukumitumudah #hukumpraktis #law #educationlaw #hukumwaris #hukumperdata #hukumperdataindonesia ...

Bahwa pemberian secara hibah, selayaknya harus dilakukan secara tertulis atau dengan kata lain ketentuan hibah pada Pasal 210 KHI ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu “secara tertulis”.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #infohukum #melekhukum #seputarhukum #hukumitumudah #hukumpraktis #hukumperdata #law #educationlaw #hibah #kompilasihukumislam #queensgambit #idlcstory ...

Dapatkah Mengajukan Cerai Jika Tidak Ada Buku Nikah?
.
Berdasarkan UU Perkawinan dan PP 9/1975, pada dasarnya untuk bercerai seorang suami cukup hanya mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah hukum tempat kediaman istri. Disertai pula cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.
.
Pada dasarnya buku nikah atau akta perkawinan hanyalah persyaratan administrasi, sedangkan yang menjadi persyaratan utama dari perceraian itu sendiri adalah terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Jadi jika memang sudah terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun, maka sudah cukup alasan untuk mengajukan cerai. Masalah buku nikah bisa dibicarakan kemudian dengan istri setelah sudah sepakat untuk bercerai.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #seputarhukum #hukumitumudah #hukumpraktis #law #educationlaw #cerai #perceraian #bukunikah #aktanikah #divorce ...

Perceraian karena Talak, merupakan ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 129- Pasal 131 mengenai tata cara perceraian talak yaitu :
.
1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil permohonan dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
.
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
.
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #seputarhukun #hukumiumudah #hukumpraktis #belajarhukum #law #educationlaw #perceraian ...

Bagaimana jika para penghadap menginginkan Salinan Akta, Kutipan Akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain?
.
Maka harus dilakukan penterjemahan dari Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut. Dan penterjemahan tersebut dilakukan oleh penterjemah tersumpah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) UUJN – P, yaitu : “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah”.
.
Meskipun demikian tetap dibuka kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasan lain (selain bahasa Indonesia) jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN – P). Hal ini berlaku ketentuan khusus untuk Akta Notaris. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN – P ada kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) UUJN – P, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Kalau pada akhirnya jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.
.
.
.
#idlc #idlcid #irmadevitalearningcenter #learningisfun #melekhukum #infohukum #seputarhukum #hukumitumudah #hukumpraktis #law #educationlaw #notaris #kenotariatan ...